Tugas Bahasa Indonesia | Menerjemahkan Sebuah Artikel

The Free Aceh Movement (GAM) : anatomy of a separatist organization

The province of Aceh is located on the northern tip of the island of Sumatra in the Indonesian archipelago. Since 1976 it has been wracked by conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka; GAM), which is seeking to establish an independent state, and the Indonesian security forces seeking to crush this bid. At the heart of the conflict are center/periphery relations and profound Acehnese alienation from Jakarta. These problems date back to promises made by Indonesia's first president, Sukarno, to give Aceh special status in recognition of its contribution to the struggle for Indonesian independence. The promises were broken almost immediately. Acehnese efforts to safeguard their strong regional and ethnic identity derived from Aceh's strict adherence to Islam and its history of having been an independent sultanate until the Dutch invasion in 1873 presented too much of a challenge to Sukarno's "secular" Indonesian nation-building project. They were also an obstacle to the highly centralized developmentalist ideology of his successor, President Suharto. Political grievances were further underscored by perceptions of economic exploitation since the mid-1970s and Jakarta's security approach to deal with the insurgency rather an addressing the reasons for the widespread alienation from Jakarta. 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM): bagian dari sebuah organisasi separatis

Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera di kepulauan Indonesia. Sejak tahun 1976 telah hancur oleh konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berusaha mendirikan negara merdeka, dan pasukan keamanan Indonesia yang berusaha menghancurkan tawaran ini. Inti dari konflik adalah hubungan pusat / pinggiran dan pengasingan Aceh yang mendalam dari Jakarta. Masalah-masalah ini berasal dari janji-janji yang dibuat oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno, untuk memberikan status khusus Aceh sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Janji-janji itu  dilanggar. Upaya Aceh untuk menjaga identitas daerah dan etnis mereka yang kuat yang berasal dari ketaatan  Aceh terhadap Syariat Islam dan sejarahnya sebagai kesultanan yang independen sampai invasi Belanda pada tahun 1873 memberikan terlalu banyak tantangan bagi proyek pembangunan nasional Indonesia "sekuler" Sukarno. Mereka juga menjadi penghambat ideologi developmentalist yang sangat tersentralisasi dari penggantinya, Presiden Suharto. Ketidakpuasan politik lebih jauh ditegaskan oleh persepsi eksploitasi ekonomi sejak pertengahan tahun 1970-an dan pendekatan keamanan Jakarta untuk menangani pemberontakan, bukan dengan membahas alasan-alasan keterasingan yang meluas dari Jakarta.